Meski sekarang sedang bulan Ramadhan bahkan sudah menjelang berakhir, kegaduhan di negeri ini nampaknya tidak ada tanda tanda mau mereda. Setelah red notice, blue notice ditolak Interpol ,police to police gagal paham & ancaman pencabutan paspor HRS tiada akhirnya, tudingan kepada Pak Amin Rais terkait kasus korupsi Alkes, Kasus pencemaran nama baik Polri oleh Novel Baswedan, Pansus KPK, muncul lagi sekarang:
1. Statement politikus PDIP (Musda Mulia) yang
mengatakan bahwa LGBT itu halal. Yang bikin
kesel kenapa Musda Mulia berpakaian
seperti orang muslim (dijilbab)??, sungguh
memalukan umat muslim.
2. Adanya penangkapan pimpinan beberapa
ormas islam di Medan.
3. Pembubaran acara bedah buku sekaligus
buka bersama di Cirebon.
4. Pembahasan RUU PEMILU disinyalir akan
mengarah ke keputusan capres 2019 adalah
CALON TUNGGAL.
1. Statement politikus PDIP (Musda Mulia) yang
mengatakan bahwa LGBT itu halal. Yang bikin
kesel kenapa Musda Mulia berpakaian
seperti orang muslim (dijilbab)??, sungguh
memalukan umat muslim.
2. Adanya penangkapan pimpinan beberapa
ormas islam di Medan.
3. Pembubaran acara bedah buku sekaligus
buka bersama di Cirebon.
4. Pembahasan RUU PEMILU disinyalir akan
mengarah ke keputusan capres 2019 adalah
CALON TUNGGAL.
Analisa saya, peristiwa2 tsb sangat kental dengan urusan pilpres 2019.
Berkaca dari kekalahan Ahok/PDIP di pilpres DKI, maka Penguasa sekarang yg didukung oleh 2 partai besar diantaranya PDIP & NASDEM, sadar bahwa muslim di Indonesia sekarang benar2 telah berubah menjadi lebih cerdas dalam hal mengimplementasikan ajaran agamanya, terutama dalam hal memilih pemimpin. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya Aksi Bela Islam berjilid2 disamping karena izin Allah SWT. Selain itu issue Jokowi terkait dg PKI tidak juga mereda, meskipun Jokowi sudah tegas2 membantahnya. Juga keberadaan media televisi Metro TV milik NASDEM bagi sebagian besar umat muslim adalah sbg Metro Tivu sdh tidak dipercaya lagi berita2 ataupun acara2 talkshownya. Akibat hal tsb, maka capres 2019 dari PDIP & NASDEM, yaitu Jokowi kemungkinan besar akan anjlok perolehan suaranya di pilpres 2019.
Untuk menanggulangi hal tsb nampaknya upaya/strategi politik yg ditempuh oleh PDIP & sekutunya mulai dari kemarin2 sampai menjelang pilpres 2019 dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan sosial kemasyarakatan & pendekatan konstitusi.
Pendekatan sosial kemasyarakatan yg sdh dilakukan antara lain:
1. Menurunkan rasa simpati terhadap
penggerak Aksi Bela Islam melalui kriminalisasi Ust.
Alkhotot, HRS, Amin Rais & entah siapa lagi
yang akan dikriminalisasi.
2. Menurunkan rasa simpati umat muslim
terhadap ormas2 Islam melalui rencana
pembubaran HTI, FPI, mengkaitkan soal
khilafahnya ISIS dg HTI & penangkapan
pimpinan beberapa ormas Islam di Medan.
Diharapkan hal ini akan menurunkan
kepercayaan umat muslim jika diseru/diajak
untuk melakukan Aksi Bela Islam pada jilid berikutnya.
3. Membiarkan beberapa pimpinan atau tokoh
islam yang bersebrangan dg FPI memberikan
statement2 menghujat/menghina/
menantang terhadap ormas FPI &
pendukung FPI, baik di dunia maya maupun
di media mainstream agar terjadi bentrok
diantara ormas Islam sendiri sehingga akan
menurunkan simpati umat muslim terhadap
ormas Islam, baik yang pro FPI maupun yang
contra dg FPI.
4. Mengesankan bahwa umat muslim taat itu
radikal, anti pancasila & antikebhinekaan dg
cara membubarkan acara bedah buku & buka
puasa di Cirebon.
5. Menarik simpati kaum LGBT dg mengatakan
bahwa LGBT itu halal. Makanya waktu kasus
pesta LGBT di Jakarta Utara beberapa waktu
lalu pelakunya tidak diproses secara hukum,
malah dilepaskan.
6. Mengabaikan permintaan pentolan Aksi Bela Islam 212
melalui KOMNAS HAM agar kasus chats
mesum HRS & FH serta tuduhan2 lainnya terhadap
HRS dihentikan. Penolakan tsb dimaksudkan
untuk memberi kesan bahwa HRS & FPI
dianggap bersalah telah membuat
kegaduhan di negeri ini & tidak dimaafkan
oleh Penguasa. Ujung2nya kaum muslim
menjadi tidak simpati lagi terhadap HRS &
FPI.
Berkaca dari kekalahan Ahok/PDIP di pilpres DKI, maka Penguasa sekarang yg didukung oleh 2 partai besar diantaranya PDIP & NASDEM, sadar bahwa muslim di Indonesia sekarang benar2 telah berubah menjadi lebih cerdas dalam hal mengimplementasikan ajaran agamanya, terutama dalam hal memilih pemimpin. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya Aksi Bela Islam berjilid2 disamping karena izin Allah SWT. Selain itu issue Jokowi terkait dg PKI tidak juga mereda, meskipun Jokowi sudah tegas2 membantahnya. Juga keberadaan media televisi Metro TV milik NASDEM bagi sebagian besar umat muslim adalah sbg Metro Tivu sdh tidak dipercaya lagi berita2 ataupun acara2 talkshownya. Akibat hal tsb, maka capres 2019 dari PDIP & NASDEM, yaitu Jokowi kemungkinan besar akan anjlok perolehan suaranya di pilpres 2019.
Untuk menanggulangi hal tsb nampaknya upaya/strategi politik yg ditempuh oleh PDIP & sekutunya mulai dari kemarin2 sampai menjelang pilpres 2019 dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan sosial kemasyarakatan & pendekatan konstitusi.
Pendekatan sosial kemasyarakatan yg sdh dilakukan antara lain:
1. Menurunkan rasa simpati terhadap
penggerak Aksi Bela Islam melalui kriminalisasi Ust.
Alkhotot, HRS, Amin Rais & entah siapa lagi
yang akan dikriminalisasi.
2. Menurunkan rasa simpati umat muslim
terhadap ormas2 Islam melalui rencana
pembubaran HTI, FPI, mengkaitkan soal
khilafahnya ISIS dg HTI & penangkapan
pimpinan beberapa ormas Islam di Medan.
Diharapkan hal ini akan menurunkan
kepercayaan umat muslim jika diseru/diajak
untuk melakukan Aksi Bela Islam pada jilid berikutnya.
3. Membiarkan beberapa pimpinan atau tokoh
islam yang bersebrangan dg FPI memberikan
statement2 menghujat/menghina/
menantang terhadap ormas FPI &
pendukung FPI, baik di dunia maya maupun
di media mainstream agar terjadi bentrok
diantara ormas Islam sendiri sehingga akan
menurunkan simpati umat muslim terhadap
ormas Islam, baik yang pro FPI maupun yang
contra dg FPI.
4. Mengesankan bahwa umat muslim taat itu
radikal, anti pancasila & antikebhinekaan dg
cara membubarkan acara bedah buku & buka
puasa di Cirebon.
5. Menarik simpati kaum LGBT dg mengatakan
bahwa LGBT itu halal. Makanya waktu kasus
pesta LGBT di Jakarta Utara beberapa waktu
lalu pelakunya tidak diproses secara hukum,
malah dilepaskan.
6. Mengabaikan permintaan pentolan Aksi Bela Islam 212
melalui KOMNAS HAM agar kasus chats
mesum HRS & FH serta tuduhan2 lainnya terhadap
HRS dihentikan. Penolakan tsb dimaksudkan
untuk memberi kesan bahwa HRS & FPI
dianggap bersalah telah membuat
kegaduhan di negeri ini & tidak dimaafkan
oleh Penguasa. Ujung2nya kaum muslim
menjadi tidak simpati lagi terhadap HRS &
FPI.
Adapun pendekatan melalui konstitusi dengan cara menggoreng RUU PEMILU agar dihasilkan capres CALON TUNGGAL dimana Pak Jokowi melenggang sendiri tanpa lawan.
Jadi karena ada keterkaitan yg sangat kental dengan 2 strategi untuk memenangkan pilpres 2019 oleh PDIP & sekutunya, maka kegaduhan2 di negeri ini seperti 4 peristiwa yang saya sampaikan di atas dan peristiwa2 besar berikutnya yg mungkin akan terjadi tidak akan berhenti minimal sampai pilpres 2019 berakhir. Capek deh...
comment 0 nhận xét:
more_vertsentiment_satisfied